Ini Dia Kronologi Penagkapan OTT Kades Sari Rogo oleh Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Sidoarjo

Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reskrim Polres Sidoarjo berhasil melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) uang hasil Pungutan Liar (Pungli) pengurusan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan barang bukti uang sebesar Rp 45,443 juta di kantor Balai Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo.

Paska pemeriksaan para saksi dan barang buktinya, tim penyidik Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Sidoarjo langsung menetapkan Kades Saririgo E P (49) sebagai tersangka. Sedangkan bendahara dan 2 orang anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas) masih berstatus saksi.

“Sekarang baru menetapkan seorang tersangka, yakni Kades Sarirogo. Tapi tidak menutup kemungkinan bakal ada tambahan tersangka,” terang Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Manang Soebeti, Rabu (25/01/2017) petang.

Lebih jauh Manang menguraikan, dalam program yang dulunya bernama Prona itu sebenarnya tidak dikenai biaya. Pemohon hanya diwajibkan membayar biaya pembelian patok, materei dan fotokopi berkas.

Hanya saja, dalam kasus ini tersangka dan teman-temannya mematok biaya sebesar Rp 500 ribu untuk setiap berkas yang diajukan. “Kalau hanya untuk membayar tiga item itu, tentu biaya segitu terlalu besar,” katanya.

Data yang didapat kepolisian menyebutkan sebenarnya ada 372 bidang tanah yang dimohonkan penerbitan Serifikat oleh BPN. Namun yang sudah melunasi biaya tersebut baru 282 orang dengan nilai total Rp 141 juta.

“Selain dipakai untuk membeli barang-barang tersebut, sebagian dari uang tersebut juga sudah dibagi-bagikan pada kades Rp 10 juta, Bendahara Rp 2 juta dan dua orang anggota pokmas masing-masing mendapatkan Rp 1,5 juta. Jadi dana yang tersisa sebesar Rp 45,443 juta,” jelas Manang lagi.

Barang bukti uang tersebut ditemukan petugas di laci Zulrotul Rosidah sebagai Bendahara Desa Sarirogo. Selain itu, ada pula buku rekapan pemohon dan warga yang sudah membayar.

Karena perbuatannya itu, tersangka bakal dijerat dengan pasal 12 E UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

“Soal ditahan atau tidak masih menunggu hasil pemeriksaan. Karena pemeriksaan belum selesai sampai sekarang. Apalagi pungutan itu tak ada payung hukumnya, baik berupa Perdes dan kesepakatan warga. Nyatanya ada warga yang keberatan,” pungkasnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s